Liputan6.com,
Sleman: Hidayat Nur Wahid mengatakan, dukungan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terhadap hak angket kasus mafia pajak dan angket Bank Century bukan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Dukungan PKS terhadap dua angket tersebut bukan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata mantan Presiden PKS itu di Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/2) malam, usai mengikuti pembukaan Mukernas PKS.
Menurut Hidayat, dukungan itu untuk melaksanakan kontrak politik. "Yakni, menciptakan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
PKS, tambahnya, siap keluar dari koalisi jika memang dibutuhkan dalam konsistensi kontrak politik tersebut. "Namun, kami tidak yakin jika karena mendukung angket tersebut akan membuat PKS terancam dan kadernya di kabinet direshuffle," tutur hidayat.
Ia mengatakan, jika PKS keluar dari koalisi siapa yang akan masuk menggantikannya. "Kalau PDI Perjuangan yang masuk, itu jelas akan membingungkan publik karena selama ini mereka yang mengusulkan dua angket itu (Century dan Pajak)," cetusnya. "Sehingga sangat disayangkan dengan langkah itu."
Mantan ketua MPR ini tidak yakin hanya karena polemik di dua angket tersebut, PKS terancam dan direshuffle dari kabinet. "Saya kira beliau (Presiden Yudhoyono-Red) punya pemikiran yang panjang, tak serta merta hanya soal dua ini lalu merombak kabinet," ujar Hidayat. "Karena tujuan kami sebenarnya untuk memperkokoh koalisi dan membuat citranya semakin baik mewujudkan pemerintahan yang bersih."
Hal senada juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang menyatakan PKS siap keluar dari koalisi dan juga direshufle dari kabinet Indonesia Bersatu II. "Langkah kami mendukung dua angket itu bukan untuk menjatuhkan SBY, tapi melaksanakan kontrak politik mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," kata Tifatul.
Tifatul menambahkan, perombakan kabinet hak prerogatif presiden yang tidak bisa diotak-atik sehingga semuanya diserahkan kepada presiden. "Kami serahkan semua itu ke presiden, yang jelas sekarang tetap bekerja sebaik-baiknya sesuai bidang yang ada," ucapnya.(BOG/ANT)
Menurut Hidayat, dukungan itu untuk melaksanakan kontrak politik. "Yakni, menciptakan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
PKS, tambahnya, siap keluar dari koalisi jika memang dibutuhkan dalam konsistensi kontrak politik tersebut. "Namun, kami tidak yakin jika karena mendukung angket tersebut akan membuat PKS terancam dan kadernya di kabinet direshuffle," tutur hidayat.
Ia mengatakan, jika PKS keluar dari koalisi siapa yang akan masuk menggantikannya. "Kalau PDI Perjuangan yang masuk, itu jelas akan membingungkan publik karena selama ini mereka yang mengusulkan dua angket itu (Century dan Pajak)," cetusnya. "Sehingga sangat disayangkan dengan langkah itu."
Mantan ketua MPR ini tidak yakin hanya karena polemik di dua angket tersebut, PKS terancam dan direshuffle dari kabinet. "Saya kira beliau (Presiden Yudhoyono-Red) punya pemikiran yang panjang, tak serta merta hanya soal dua ini lalu merombak kabinet," ujar Hidayat. "Karena tujuan kami sebenarnya untuk memperkokoh koalisi dan membuat citranya semakin baik mewujudkan pemerintahan yang bersih."
Hal senada juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang menyatakan PKS siap keluar dari koalisi dan juga direshufle dari kabinet Indonesia Bersatu II. "Langkah kami mendukung dua angket itu bukan untuk menjatuhkan SBY, tapi melaksanakan kontrak politik mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," kata Tifatul.
Tifatul menambahkan, perombakan kabinet hak prerogatif presiden yang tidak bisa diotak-atik sehingga semuanya diserahkan kepada presiden. "Kami serahkan semua itu ke presiden, yang jelas sekarang tetap bekerja sebaik-baiknya sesuai bidang yang ada," ucapnya.(BOG/ANT)
No comments for "Hidayat Nur Wahid: PKS Siap Keluar dari Koalisi"!
Posting Komentar